RUU TNI Disahkan: Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi

BANGSAHEBAT.COM - Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Meskipun langkah ini dianggap sebagai upaya memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan modern, proses pengesahannya menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Poin-Poin Perubahan dalam UU TNI yang Baru

Beberapa perubahan signifikan dalam undang-undang ini meliputi:

Penambahan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP): TNI kini memiliki dua tugas tambahan dalam OMSP, yaitu membantu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.
Perluasan Jabatan Sipil untuk Prajurit Aktif: Jumlah posisi jabatan publik yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 menjadi 14. Posisi tambahan tersebut mencakup Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).
Perubahan Batas Usia Pensiun: Batas usia pensiun bagi prajurit TNI mengalami penyesuaian, dengan bintara dan tamtama hingga 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel hingga 58 tahun, dan perwira tinggi bintang empat hingga 63 tahun, yang dapat diperpanjang maksimal dua kali atau dua tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kritik dan Kekhawatiran Publik

Pengesahan undang-undang ini memicu kekhawatiran akan kembalinya konsep Dwifungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam urusan sipil dan militer, yang pernah digunakan pada masa Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Para aktivis dan organisasi masyarakat sipil menilai bahwa perluasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil dapat mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi.

Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi

Proses legislasi yang transparan dan partisipatif adalah kunci dalam sistem demokrasi. Keterlibatan publik, termasuk diskusi dan konsultasi dengan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam kasus pengesahan UU TNI ini, minimnya keterlibatan publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap implementasinya.

Kesimpulan

Meskipun perubahan dalam UU TNI bertujuan untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan zaman, proses pengesahannya seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga mendapatkan legitimasi dan dukungan luas dari publik.