Mengapa Guru Honorer Tidak Diangkat Menjadi ASN? Sebuah Opini tentang Kebijakan Rekrutmen Guru CPNS

Bangsa - Mengapa pemerintah terus membuka pendaftaran CPNS untuk guru baru, sementara ribuan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun belum juga diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Pertanyaan ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama dari kalangan guru honorer yang merasa kurang dihargai atas pengabdian mereka. 

Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa alasan di balik kebijakan ini, tantangan yang dihadapi, dan kemungkinan solusi yang dapat diambil.

Konteks Masalah Guru Honorer

Guru honorer merupakan pilar pendidikan yang selama ini mendukung proses belajar-mengajar di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Mereka bekerja dengan dedikasi tinggi, sering kali dengan gaji yang jauh di bawah standar. Meski demikian, jumlah mereka sangat besar dan keberadaan mereka menjadi solusi sementara atas kurangnya tenaga pengajar di berbagai wilayah.

Namun, status honorer sering kali dianggap "sementara", sehingga pemerintah lebih memilih membuka jalur CPNS untuk merekrut tenaga pengajar baru yang dinilai lebih kompetitif melalui proses seleksi terbuka. Kebijakan ini menimbulkan rasa kecewa bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi.

Mengapa Pemerintah Tetap Membuka CPNS untuk Guru?

Kompetensi dan Standar Kualitas

Pemerintah berargumen bahwa rekrutmen CPNS bertujuan untuk memastikan tenaga pengajar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Melalui proses seleksi terbuka, diharapkan hanya guru terbaik yang lolos dan menjadi ASN. Sayangnya, kebijakan ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan pengalaman para guru honorer yang sudah membuktikan kemampuan mereka di lapangan.

Kebutuhan Formasi yang Spesifik

Tidak semua guru honorer memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan formasi tertentu. Contohnya, pemerintah mungkin membutuhkan guru mata pelajaran tertentu di wilayah tertentu, sedangkan guru honorer yang ada tidak memenuhi kriteria tersebut. Hal ini membuat pemerintah memilih membuka jalur CPNS daripada langsung mengangkat guru honorer.

Regulasi dan Anggaran

Anggaran negara untuk pengangkatan guru honorer menjadi ASN sangat besar. Selain itu, regulasi tentang pengangkatan ASN harus mengikuti Undang-Undang ASN yang mensyaratkan adanya seleksi terbuka. Hal ini membuat pemerintah tidak dapat langsung mengangkat semua guru honorer tanpa melalui proses formal.

Dampak Kebijakan Ini bagi Guru Honorer

• Rasa Ketidakadilan: Banyak guru honorer merasa tidak dihargai atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun.
• Motivasi Menurun: Ketidakjelasan status dan minimnya penghargaan dapat menurunkan semangat para guru honorer dalam mengajar.
• Tingginya Angka Pengangguran Guru Honorer: Tanpa pengangkatan yang jelas, para guru honorer berisiko kehilangan pekerjaan seiring berjalannya waktu.

Solusi yang Bisa Dilakukan

Seleksi Khusus bagi Guru Honorer

Pemerintah dapat membuka jalur seleksi khusus bagi guru honorer dengan mempertimbangkan pengalaman dan masa pengabdian mereka sebagai poin tambahan dalam penilaian.

Peningkatan Kompetensi Guru Honorer

Program pelatihan dan sertifikasi dapat diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa guru honorer memenuhi standar yang ditetapkan.

Revisi Regulasi ASN

Pemerintah dapat mempertimbangkan revisi regulasi yang memungkinkan pengangkatan langsung guru honorer dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Pengangkatan guru honorer menjadi ASN adalah isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Meski jalur CPNS penting untuk menjaga kualitas tenaga pengajar, pengalaman dan dedikasi guru honorer juga tidak boleh diabaikan. Dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan kesejahteraan guru honorer dapat meningkat tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di Indonesia.

Apakah Anda setuju dengan opini ini? Atau Anda memiliki pandangan lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar! Mari kita bersama mendorong perubahan yang lebih baik untuk dunia pendidikan Indonesia.